 |
| Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya |
Judul :Buku:Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya
Penulis : 1. Eko Cahyono
2. Danial Dian Prawardani
3.Aziz Fardhani Jaya,
4.Fikrunnia Adi Prasojo,
5. Ars Erwanto,
6. Ahmad Hamdani,
7. Maksum Syam,
8. Akbar Habibie,
9. Amalya Reza
10. Oktaviani,
11. Aryo Adhi Condro,
12. Albert Junior Ngingi
Penerbit :Forest Watch Indonesia (FWI)
Bahasa :Indonesia
Link Download: 1. Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya
2. Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya
KATA PENGANTAR
Bermula dari kesadaran bersama untuk melakukan “pertobatan bersama”, kami melakukan penelitian ini. Perspektif sosial-ekonomi dan agraria ada batasnya,begitupun perspektif spasial dan investigasi. Meski keduanya punya keunggulan masing-masing. Lalu, pegiat Forest Watch Indonesia (FWI) mengajak pegiat Sajogyo Institute berkolaborasi dalam aksi bersama, ‘keroyokan’ berbuat nyata untuk orang Papua dan Alamnya. Sederhana argumennya, tetapi mendasar, di tanah Papua hutan alam terakhir di Nusantara. Ekspansi kapital besar di sektor perkebunan (sawit), pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan serempak berpindah dari Pulau Kalimantan dan Sumatera ke Tanah Papua. Mencipta beragam krisis sosial-ekologis akut dan masif secara multidimensi kehidupan orang Papua. Disusul dengan peningkatan angka deforestasi, kriminalisasi, eksklusi, marjinalisasi, pelanggaran HAM, dan ragam kerusakan ekologis yang semakin menonjol dari tanah Papua.
Dalam rentang diskusi berikutnya, ada batas lain yang disadari bersama; sulit membatasi ruag lingkup studi semata Papua dan Papua Barat. Sebab, daya rusak yang sampai ke wilayah kepulauan Papua meliputi darat, laut, gunung, lembah, bukit, savana dst, maka muncullah pengembangan ruang lingkup menjadi “Bio Region Papua”. Kepulauan Aru dengan seluruh keragaman sosial-ekologisnya masuk menjadi bagian wilayah studi. Bukan semata kesadaran luasan daya rusak dari ekspansi kapital dan industri ekstraktif yang jadi pertimbangan memilih Bio Region Papua, tetapi juga kesadaran metodologis, bahwa cara melihat krisis sosial ekologis berbasis "administrasi" di daerah semakin tak mencukupi. Sebab bentang alam yang menjadi “ruang hidup” manusia Papua juga merupakan ruang ‘lintas batas’ adminsitratif desa, distrik, kabupaten bahkan provinsi. Dalihnya, “politik batasadministratif negara” hadir belakangan, sementara tata ruang adat orang sudah lebih dulu ada sejak lama. Tidak boleh dibolak-balik.
Tibalah saat menentukan apa target terjauh yang mungkin dicapai dengan seluruh potensi ‘sumberdaya’ yang dimiliki. Juga apa yang mesti menjadi target prioritas di tahun pertama dari rencana program lima tahun FWI di Papua. Ada tiga pentimbangan mengapa dipilih “Baseline Studies” di tahun awal. Pertama: masih minimnya data dan informasi terkini tentang kondisi sosial-ekonomi manusia Papua dan kondisi ekologis hutan, khususnya dengan pendekatan bioregion dan ‘transdispliner’. Kedua, banyaknya kegagalan menempatkan program di Bioregion Papua, akibat tidak ada baseline yang baik tentang dunia alam dan orang Papua. Ketiga; sebagai undangan gerakan bersama dengan gerakan masyarakat sipil di Papua dibutuhkan data dasar yang menyeluruh. Sebab, ada simpulan awal bahwa akar masalah di Bioregion Papua adalah akibat dari ‘asimetri’ informasi. Baik yang keluar “dari” dan “masuk ke” wilayah Bioregion Papua. Hasil putaran penjajakan awal studi dan ‘silaturahmi’ di hampir semua organisasi masyarakat sipil di Jayapura, Sorong dan Manokwari, selama kurang lebih tiga minggu menunjukkan bahwa masing-masing organisasi membutuhkan “amunisi” yang sama, sejenis “pusat data dan informasi’ bersama tentang kondisi hutan dan manusia Papua yang otoritatif dan bisa menjadi rujukan bersama yang bersifat dinamis (living document). Hal ini semakin menguat ketika memanggil ulang tapak historis FWI di Papua, dimana pernah ada “FWI simpul Papua”.
Proses selanjutnya adalah tahapan ketat satu paket kelola Baseline Studies dengan persilangan tradisi riset; sosial-ekonomi dan spasial. Maka, kami memulai langkah dari satu hasil studi Tim Spasial yang menunjukkan ‘gambar besar’ bioregion Papua lengkap dengan gradasi kondisi hutan, deforestasi, dan analisa di balik ragam kerusakan sosial-ekologis dalam periodisasi sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo. Pengantar data spasial ini menjadi pijakan strategis dalam penyusunan desain riset secara keseluruhan.
Kini semua proses itu telah dilakukan. Namun, tetap saja terbuka banyak lubang kekurangan dan catatan. Setidaknya sebagai pembelajaran ke depan ada tiga titik yang mesti jadi refleksi: (1) perpaduan perspektif sosial-ekonomi dan spasial butuh peningkatan ‘dasar pengetahuan’ yang cukup dari masing-masing perspektif agar terjadi perpaduan yang lebih matang di lapangan dan dalam penulisan laporan; (2) pilihan lokasi studi perlu diperluas agar dapat mewakili representasi Bioregion Papua yang sangat beragam dan kompleks; (3) baseline dengan niat sebagai living document membutuhkan tahap lanjutan untuk menganalisa benang merah dan pola-pola umum dan khusus atas masalah dan tantangan yang dihadapi dikemudian hari. Posisi baseline studi ini jelas, membela hak-hak dasar manusia di Bioregion Papua atas sumberdaya hutan dan ruang hidupnya. Cara yang kami gunakan yaitu dengan mengundang gerakan sosial untuk bersama-sama bergerak dengan basis “politik pengetahuan” guna memperkaya jenis pembelaan advokasi hukum dan pengorganisasian massa. Semoga pesan utama ini dapat sampai melalui uraian pembahasan laporan ini. Amien.
Direktur Eksekutif FWI
Soelthon Gussetya Nanggara
Visit our Link:
Web: https://bukupapuakiri.blogspot.com/
FB Page: https://www.facebook.com/bukupapuadankiri61
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC4BnGc1o9Xs3ed5DNnzkWxw
Post a Comment